• News
  • Warga Penggarap Lahan PTPN VIII Gelar Aksi Unjuk Rasa

Warga Penggarap Lahan PTPN VIII Gelar Aksi Unjuk Rasa


Banjar - Puluhan masyarakat yang mengatasnakan Forum Aspirasi Masyarakat Banjar (Fatmaba) menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Walikota Banjar, Jalan Siliwangi, Karangpanimbal, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (12 Maret 2019).

Puluhan warga tersebut mayoritas berasal dari daerah perbatasan Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman dan Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar selaku petani penggarap lahan HGU tanah milik eks-PTPN VIII Batulawang.

Di depan kantor Walikota, warga menyuarakan aspirasinya dengan menuntut atas tanaheks-PTPN VIII Batulawang yang sudah habis masa Hak Guna Usaha (HGU) nya pada tahun 1997 agar bisa digarap oleh masyarakat kembali. Namun sampai hari ini belum ada titik terang tentang permasalahan tersebut. Warga kemudian meneruskan aksi mereka di pertigaan Parungsari Kota Banjar, dan dilanjutkan ke kantor BPN Kota Banjar.

Koordinator Aksi, Budi Nugraha usai aksi mengatakan, dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan perpanjangan HGU diajukan paling lambat 2 Tahun sebelum masa HGU berakhir. "Artinya tanah Eks- PTPN VIII yang ada di dua Kecamatan ini tidak bisa serta- merta langsung di ajukan perpanjangan HGU karena harus ada tahapan prosedur yang harus dilalui oleh pihak PTPN sebelum HGU itu diperpanjang," jelasnya.

Budi menambahkan, dirinya menilai hal ini sangat ironis, apabila PTPN memperpanjang HGU, sedangkan tanahnya sendiri sedang digarap oleh masyarakat, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. "Lebih dari 150 anggota masyarakat yang sudah menggarap dan menggantungkan hidupnya di tanah eks PTPN itu sendiri," ucap Budi.

Dijelaskan Budi, jika ditunjau hasil dari BPN RI bahwa luas lahan eks-PTPN VIII yang terdaftar sebagai HGU adalah 12,06 ha, sedangkan espektasi yang dilihat dari survei lapangan, tapal batas melebihi dari batas HGU sebelumnya yang sudah berakhir tercatat. "Itu tidak sesuai, kami meminta Pemkot Banjar agar lebih menperhatikan aspirasi dari kami para pennggarap lahan," ungkapnya.

Budi menilai, saat ini pihak Pemkot Banjar belum mampu menyelesaikan konflik tanah antara masyarakat dan perkebunan, padahal sengketa tanah yang ada Di Desa Sinartanjung dan Desa Rejasari sudah berlangsung lebih dari 5 tahun. "Bahkan penanganan sengketa pertanahan di dua kecamatan tersebut tidak ada tanggapan seolah acuh tak acuh akan masalah ini," kata Budi.

Budi menegaskan, jika permasalah ini tidak segera di tindak lanjut oleh pihak Pemkot Banjar, dirinya dan masyarakat lainya akan mengadakan aksi masa yang lebih besar lagi hingga tuntutan mereka terealisasi.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Banjar Ristandi Rahim usainmenerima aksi masa mengatakan, aksi itu merupakan hal yang biasa sebagai bentuk ketidakpuasan dari masayarakat. "Kita sebagai abdi negara akan menanggapi dan merespon aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Kita sudah berjanji tadi, selama sesuai dengan peraturan yang berlaku apa salahnya jika kita bantu masyarkat," ujarnya.

Menurutnya, sumber permasalahanya adalah masyarakat saat ini sedang menggarap tanah di atas tanah HGU. Menurutnya, tanah HGU sendiri ada aturan yang mengatur. "Solusinya yakni sementara ini kita dinginkan dulu suasana, lalu nantinya harus ada surat pelepasan dari PTPN, jika itu sudah ada kita bisa lakukan persertifikatan kepada masyarakat," pungkasnya.//yuli.