• News
  • Tahun 2020, Anggaran KKP Naik Menjadi Rp.6,47 Triliun

Tahun 2020, Anggaran KKP Naik Menjadi Rp.6,47 Triliun


Jakarta - Di tahun 2020 mendatang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 persen. Pencapaian sasaran tersebut menurutnya akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan sebesar 26,43 juta ton dan produksi garam nasional sebesar 3 juta ton.

Salah satu upayanya dengan menggeliatkan operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik KKP di beberapa daerah pengembangan perikanan potensial seperti Natuna, Saumlaki, Merauke, Sebatik, Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang, Biak, Mimika, Morotai, Talaud, Mentawai, dan Moa. KKP juga menargetkan peningkatan Nilai Tukar Nelayan menjadi 115, tingkat konsumsi ikan sebesar 56,39 kg/kapita, nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD5,98 miliar, dan jumlah kawasan konservasi perairan seluas 22,27 juta ha.

"Untuk mewujudkannya, KKP telah memperoleh pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp6,47 triliun," tutur Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melalui siaran pers, Selasa (10 September 2019).

Lebih lanjut, Menteri Susi mengatakan, di sektor perikanan tangkap, program pembangunan prioritas di antaranya bantuan kapal, alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, dan rehabilitasi pelabuhan perikanan. Tak hanya itu, KKP juga akan memfasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan. Sementara di bidang perizinan, akan dilakukan integrasi sistem perizinan pusat dan daerah.

"Kita juga mendorong fasilitasi kredit perikanan tangkap, diversifikasi usaha keluarga nelayan untuk kelompok perempuan, sertifikasi awak kapal, penerapan Perjanjian Kerja Laut, penambahan syahbandar perikanan dan observer kapal perikanan, dan penerapan e-logbook, serta partisipasi RFMO," kata Menteri Susi.

Menteri Susi mengungkapkan, guna mengoptimalkan potensi perikanan di berbagai daerah, KKP juga mendorong operasionalisasi lembaga pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI serta perluasan dan peningkatan peran pelabuhan perikanan. Sementara guna pengembangan sektor budidaya, KKP akan menambah bantuan sarana prasarana dan percontohan budidaya seperti minapadi, bioflok, eskavator, pengelolaan irigasi tambak/kolam, kebun bibit rumput laut kultur jaringan, dan pakan mandiri.

KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, kata Menteri Susi, juga akan memberikan percontohan budidaya pakan alami dan ikan hias, dan memberi bantuan benih dan calon induk dan bibit rumput laut, serta bantuan benih ikan dan calon induk. Tak kalah penting tentunya pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana Unit Pembenihan Rakyat/hatchery skala rumah tangga agar masyarakat kecil dapat mengembangkan usaha budidaya dengan baik.

"Agar usaha budidaya berkelanjutan, perlu dilakukan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan, serta pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi ekspor. Untuk memberikan jaminan bagi para pembudidaya, tentunya asuransi pembudidaya ikan akan terus dijalankan," ujarnya.

Tak hanya perikanan tangkap dan budidaya, KKP juga akan fokus pada penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan penambahan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, seperti pasar ikan bersih dan pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Tak lupa menggeliatkan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai salah satu alat untuk mencapai peningkatan konsumsi ikan nasional yang telah ditentukan.

Pembangunan sarana pesisir dan pulau-pulau kecil berupa dermaga apung dan sarana ekonomi produktif, pra-sertifikasi pulau terluar, pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekosistem pesisir, rehabilitasi ekosistem pesisir, hybrid engineering, Gerakan Cinta Laut dan penanganan sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengembangan kawasan pesisir terpadu adalah beberapa program prioritas pengelolaan ruang laut.

"Meskipun Indonesia terbilang sukses memerangi praktik illegal fishing, tentu kita tidak akan menghentikan berbagai operasi pengawasan dalam mempertahankan kedaulatan laut kita. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pun akan terus beroperasi sebagaimana mestinya, bahkan sistem pemantauan dan pengawasannya akan kita tingkatkan," ujarnya.

Sementara dalam rangka menyukseskan program pemerintah menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul, Menteri Susi menuturkan bahwa KKP terus meningkatkan kapasitas SDM kelautan dan perikanan melalui fasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penyediaan sarana prasarana riset, data, dan sebagainya.

Menteri Susi melanjutkan, di bidang Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM), penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan akan terus digalakkan. Termasuk operasional pengawasan ekspor, impor, dan pengiriman domestik, serta pengawasan mutu hasil perikanan melalui akreditasi lembaga penguji, inspeksi dan pelayanan, serta pencegahan/pengawasan ekspor impor antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi.

Menteri Susi menyampaikan bahwa pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik penugasan bidang kelautan dan perikanan tahun 2020 adalah sebesar Rp.1,005 triliun. Ini terdiri dari DAK untuk 33 provinsi penerima sebesar Rp.327,8 miliar dan DAK untuk 444 kab/kota penerima sebesar Rp.677,4 miliar.//yuli.