• News
  • Sebanyak 7 Kapal Dihentikan Dalam Ops Pengawasan di Laut Natuna

Sebanyak 7 Kapal Dihentikan Dalam Ops Pengawasan di Laut Natuna


Jakarta - Dalam operasi pengawasan dan pemberantasan illegal fishing yang dilaksankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau pada tanggal 15-16 April 2019 kemarin, berhasil mendeteksi keberadaan 7 (tujuh) kapal perikanan asing yang sedang melintas Laut Natuna Utara.

Dalam operasi tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti yang terjun langsung dengan didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun mengetahui ketujuh kapal perikanan asing tersebut berbendera Tiongkok. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman, melalui Siaran Pers, Jumat (19 April 2019).

Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa setelah berhasil dideteksi melalui radar, KRI Usman Harun melakukan pean pengejaran terhadap ketujuh kapal tersebut dan dilakukan penghentian serta pemeriksaan. Ketujuh kapal tersebut atas namaZhong Tai.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran dari Tiongkok menuju Mozambik serta seluruh alat tangkap yang dimiliki tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia," tutur Agus Suherman.

Dijelaskan Agus, berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, dan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

"Namun sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)," pungkasnya.//yuli.