Resmikan SKPT Natuna, Menteri Susi Berharap Dapat Hidupkan Ekonomi Setempat
Natuna - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti beserta jajarannya melakukan lawatan kerja ke SKPT Natuna Provinsi Kepulauan Riau yang dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa, pada tanggal 7 Oktober 2019, kemarin. Dalam kesempatan itu, ia meresmikan opersionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang telah dibangun selama 4 tahun terakhir.
Hal ini menunjukkan perhatian luar biasa pemerintah terhadap pembangunan di pulau-pulau terdepan Indonesia, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan. Berhadapan langsung dengan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai pulau terdepan bagian utara Indonesia.
"Natuna sangat strategis. Natuna adalah salah satu pulau bagian terluar, terdepan dari Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara di sekitar kita," ujar Menteri Susi melalui siaran pers, Selasa (8 Oktober 2019).
Menurutnya, pembangunan harus dimulai dari yang terdepan. Oleh karena itu, ia ingin SKPT Natuna menjadi sebuah sentra kegiatan ekonomi yang terintegrasi untuk memajukan perekonomian setempat. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
Menteri Susi berharap, hidupnya berbagai kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan dalam SKPT ini akan menghidupkan perekonomian masyarakat Natuna. "Dengan adanya aktivitas dari cold storage, penyimpanan, ekspor, dan sebagainya, berarti ada komunitas yang terbangun yang akan menghidupkan ekonomi," jelasnya.
SKPT Natuna dihadirkan, kata Menteri Susi, sebagai pusat kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang mencakup Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara. Banyaknya kapal yang menangkap ikan di WPP-711 dapat menjadi potensi daerah untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Di WPP-711 ini kita punya kapal izin pusat itu hampir 600 kapal. Apabila mereka bisa mendarat di sini, melakukan pelelangan ikan, kemudian Pemda bisa memungut retribusi, itu menjadikan sumber pendapatan asli daerah," ujar Menteri Susi.
Ia pun sepakat dengan rencana Pemerintah Daerah Natuna yang menetapkan perikanan, kelautan, dan pariwisata menjadi fokus pembangunan ekonominya. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa komitmen dan disiplin dari seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukumnya (apgakum), serta kepatuhan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan laut sekitar.
"Komitmen dan disiplin pemerintah daerah dan semua apgakumnya harus jadi satu. Kemudian masyarakatnya harus patuh, harus ikut," tegas Menteri Susi.//**
