• News
  • Petugas Gabungan Kembali Gagalkan Penyelundupan BL Senilai Rp.30,8 Miliar

Petugas Gabungan Kembali Gagalkan Penyelundupan BL Senilai Rp.30,8 Miliar


Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi bekerja sama dengan Direktorat Polairud Polda Jambi, kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 205.370 ekor benih lobster (BL) senilai Rp.30.805.500.000. BL tersebut berhasil diselamatkan dari tiga kali operasi pengamanan di hari yang sama, Senin (13 Mei 2019) kemarin.

"Total ada 32 box dengan total sekitar 205.370 BL yang berhasil kita selamatkan," tutur Direktur Polairud Polda Jambi, Kombes Pol. Fauzi Bakti dalam gelaran konferensi pers di Jambi, Selasa (14 Mei 2019).

Lebih lanjut, Kombes Pol. Fauzi Bakti menjelaskan, pengagalam pertama dilakukan pada Senin (13 Mei 2019) sekitar pukul 01.00 WIB di wilayah Nibung Putih, Jalan Lintas Sabak-Nipah Panjang, Kecamatan Sebak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pada kesempatan tersebut, petugas mengamankan satu unit mobil Innova dengan nomor polisi BH 1129 MJ bermuatan 8 box styrofoam berisi 46.500 BL yang hendak diselundupkan.

Selanjutnya, sekitar pukul 10.55 WIB, petugas kembali berhasil mengamankan sebuah mobil Innova bernomor polisi BH 1724 HM di Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Dalam operasi tersebut berhasil diamankan 13 box styrofoam berisi 78.000 BL. Petugas juga mengamankan satu mobil Xenia bernomor polisi BH 1460 HW yang digunakan sebagai peluncur.

Atas temuan tersebut, tim gabungan Polairud Polda Jambi dan SKIPM Jambi melakukan pengembangan kasus. Di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, tim melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jl. Sari Bakti, Kelurahan Alam Barajo, Kota Jambi. Dari lokasi diamankan peralatan penampung BL dan 11 box styrofoam berisi sekitar 81.000 BL. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, diamankan enam orang tersangka yaitu satu pelaku berinisial KH warga negara Tiongkok, dan 5 orang warga negara Indonesia LC dan HR sebagai penerjemah, serta ZI, PA, dan AI sebagai pekerja.

Kombes Pol. Fauzi Bakti menambahkan, BL tersebut diduga didatangkan dari Pulau Jawa dan ditampung sementara di Jambi untuk dilakukan pengemasan ulang dan selanjutnya BL tersebut akan dikirim menuju Singapura. Barang bukti BL selanjutnya diserahkan kepada SKIPM Jambi untuk dilakukan pelepasliaran di Kawasan Konservasi TWP Pulau Pieh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dan sementara para tersangka ditahan di Mako Polairud Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, Rina mengatakan, dari awal 2019 hingga 13 Mei 2019, setidaknya sudah 123 kasus pelanggaran penyelundupan hasil perikanan berhasil ditangani BKIPM. Kasus penyelundupan ini didominasi oleh penyelundupan benih lobster disusul kepiting bertelur, ditambah beberapa jenis lainnya.

Padahal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Republik Indonesia.

"Berdasarkan Permen KP ini, diberikan batasan larangan bahwa tidak boleh benih lobster atau lobster di bawah ukuran 200 gram dan lobster bertelur dikeluarkan," ungkap Rina di Jakarta, Selasa (14 Mei 2019).

Dikatakan Rina, paling banyak penyeludupan benih lobster ini sekarang di Jambi, karena Jambi adalah Pantai Timur Indonesia yang dekat dengan Singapura. "Sehingga dengan cepat, begitu mereka (pelaku penyelundupan) sampai di pinggir laut, mereka akan sewa speedboat dengan 4-5 motor tempel 200 PK. Dengan demikian, kita akan dengan cepat kehilangan mereka kalau kecepatan kita tidak bisa mengimbangi," jelas Rina.

Rina juga meminta petugas untuk mewaspadai berbagai kemungkinan penyelundupan mengingat April, Mei, dan Juni ini adalah waktunya lobster bertelur sehingga keberadaan BL di alam sedang banyak-banyaknya.

"Beberapa negara tidak mempunyai sumber daya benih lobster seperti kita. Sementara, semakin hari harga yang ditawarkan oleh para penyelundup itu semakin menarik. Orang-orang tertentu yang mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan bahwa ini sebetulnya hak nelayan dan penangkap lobster Indonesia berusaha mendapatkannya, dan mendapatkan keuntungan yang besar dari lalu lintas benih lobster tersebut," papar Rina.

Menurut Rina, ada dua modus penyelundupan yang kini sering digunakan yakni pertama dengan lewat jalur darat dengan menggunakan kontainer. Kontainer tersebut dilaporkan berisi muatan lainnya misalnya buah atau sembako, padahal membawa BL. Setelah sampai di perairan, selanjutnya BL tersebut dibawa dengan menggunakan speedboat.

Kedua, lewat jalur udara. Ada yang berbeda, menurut Rina BL tidak lagi diselundupkan di dalam boxes, melainkan dimasukkan ke dalam ransel dengan muatan yang lebih sedikit dan dikawal oleh beberapa orang. "Mereka mencoba mengalihkan perhatian, mengganti model pengiriman sehingga kita membutuhkan kerja sama yang kuat di lapangan," ucap Rina.

Terkait keberhasilan penggagalan penyelundupan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyampaikan apresiasi atas sinergi yang baik petugas di lapangan. Menurutnya, pengawasan harus ditingkatkan agar kejadian penyelundupan serupa tak terus terulang.

"Saya berterima kasih atas kerja cepat dan kerja sigap petugas di lapangan yang telah berkoordinasi dan bersinergi dengan baik, sehingga kejahatan ini dapat kita gagalkan. Sekali lagi saya ingatkan, keberadaan benih lobster di alam harus kita jaga agar generasi mendatang, anak cucu kita, tetap dapat menikmati lobster yang sangat tinggi nilainya ini. Saya juga ingin, sumber daya lobster yang dimiliki Indonesia dirasakan manfaatnya oleh nelayan dan masyarakat kita, bukan orang luar," pesan Menteri Susi.

Sebagai informasi, sepanjang 2019 hingga saat ini telah berhasil diselamatkan sekitar 1,6 juta bL dengan nilai lebih kurang Rp260 miliar. Adapun para pelaku penyelundupan BL ini, dapat dijerat dengan Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 Jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Jo Pasal 55, 56 KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp1,5 miliar.//yuli.