• News
  • Pangandaran Kembali Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa

Pangandaran Kembali Raih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa


Pangandaran - Kabupaten Pangandaran menerima penghargaan Anubhawa sasana desa dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Rabu, 4 November 2019, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Penghargaan di berikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan di terima langsung oleh Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pangandaran, Syarif Hidayat, SH., M.Si., menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan berkat inovasi, jasa, dan komitmen kepala daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Khususnya desa dan kelurahan melalui pembinaan desa/kelurahan Sadar Hukum.

"Piagam penghargaan Anubhawa sasana desa yang diterima merupakan atas jasa jasa dalam membina dan mengembangkan desa-desa di wilayah Kabupaten Pangandaran Propinsi jawa Barat sebagai Desa Sadar Hukum," tutur Kabag Hukum Setda Kabupaten Pangandaran, Syarif Hidayat, SH., M.Si. kepada tabloidpamor.com saat dihubungi, Kamis (5 Desember 2019).

Lebih lanjut, Syarif mengatakan, desa yang ada di Kabupaten Pangandaran semuanya sudah menerima penghargaan desa sadar hukum. "Dari 93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaran, Alhamdulilah semua desa tahun ini sudah sadar hukum," imbuhnya.

Dengan penghargaan ini, Syarif mengharapkan seluruh masyarakat agar sadar hukum. Salah satunya bagaimana ikutserta dalam peningkatan pembangunan.

"Arahan pak Menteri, dengan desa sadar hukum masyarakat taat akan aturan, sadar pajak, serta mendukung upaya pembangunan," katanya.

Adapun desa/kelurahan sadar hukum merupakan desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sadar hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhumkam serta penilaian E-Darkum oleh Pemda Provinsi Jabar.

Sebagai itu, Menteri Yasonna dalam acara di Gedung Sate Bandung menuturkan, hukum adalah upaya negara untuk menjaga tatanan kehidupan agar semua bisa bekerja dan melaksanakan pembangunan yang berujung kepada kemajuan bangsa.

"Korelasi kesadaran hukum dan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa sangat erat sekali. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat di suatu negara semakin maju dan berkembanglah bangsa dan negara itu," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Sate Bandung juga diresmikan desa/kelurahan sadar hukum. Serta pemberian penghargaan kepada desa/kelurahan sadar hukum.

Sebanyak 18 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan, diantaranya Kabupaten Bogor, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Bandung, Sumedang, Garut, Ciamis, Pangandaran, Bandung Barat, Tasikmalaya, serta Kota Depok dan Kota Bandung.//yuli.