• News
  • KKP Tertibkan 20 Rumpon Ilegal di Perairan Perbatasan Indonesia-Filipina

KKP Tertibkan 20 Rumpon Ilegal di Perairan Perbatasan Indonesia-Filipina


Sulawesi Utara - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Kapal Pengawas Perikanan berhasil menertibkan 20 (dua puluh) alat bantu penangkapan ikan "rumpon" ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan perairan negara tetangga, Filipina. Penertiban rumpon-rumpon tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 April 2019 dengan menggunakan dua Kapal Pengawas Perikanan (KP) yakni Orca 04 dan Hiu 15.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman mengatakan proses penertiban oleh KP Orca yang dinahkodai Capt. Eko Priyono dilaksanakan pada 10 April 2019 dengan hasil 4 rumpon, dan pada 11 April 2019 atas 12 rumpon. Rumpon-rumpon tersebut ditemukan sekitar 1 mil laut masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin dan diduga kuat dimiliki oleh nelayan Filipina.

Sementara itu, proses penertiban oleh KP Hiu 15 dengan nahkoda Aldi Firmansyah dilakukan pada tanggal 10 April 2019 atas 4 rumpon yang dipasang sekitar 6 mil laut masuk ZEEI tanpa izin dan diduga juga dimiliki oleh nelayan Filipina.

"Pemasangan rumpon-rumpon tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah, sehingga dikategorikan ilegal dan diduga dimiliki oleh warga negara Filipina," ungkap Agus melalui Siaran Pers, Sabtu (13 April 2019).

Selanjutnya, 20 (dua puluh) rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara.

Dijelaskan Agus bahwa operasi penertiban rumpon tersebut merupakan hasil dari integrasi pengawasan dengan operasi udara (air surveillance), dimana data-data yang dihasilkan oleh operasi udara menjadi sumber informasi bagi Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan proses penertiban.

Penertiban rumpon-rumpon tersebut menambah jumlah rumpon yang telah ditertibkan di perairan perbatasan Indonesia-Filipina. Tercatat, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) rumpon ilegal yang diduga kuat milik warga Filipina telah ditertibkan sepanjang Januari sampai April 2019.

"Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR)," ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus menuturkan, sebagai informasi, rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut dan berguna untuk membuat ikan-ikan berkumpul di sekitar rumpon sehingga mudah ditangkap oleh kapal penangkap ikan. Pemasangan rumpon oleh oknum warga Filipina di perairan Indonesia disinyalir dilakukan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka.

"Hal ini tentu akan sangat merugikan nelayan Indonesia, karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan tidak masuk ke perairan Indonesia," tutur Agus.//**