• News
  • KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK

KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK


Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk laporan keuangan tahun 2018. Opini tersebut disampaikan langsung oleh Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2018 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (11 Juni 2019) kemarin.

"Saya mengucapkan selamat. Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan opini terbaik," ucap Rizal dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa capaian ini tak lepas dari peningkatan realisasi anggaran yang dikelola oleh para pejabat komitmen di KKP. Tak hanya dari segi realisasi belanja, BPK RI juga mencatat perkembangan yang signifikan di banding Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dirinya menilai, hal ini tak luput dari peningkatan ketersediaan sumber daya ikan berkat ketegasan Menteri Susi Pudjiastuti yang mengambil tindakan-tindakan tegas dalam menjaga laut Indonesia.

"Kami berharap, PNBP kedepan juga bisa lebih meningkat lagi seiring dengan masifnya, makin tersedianya sumber daya perikanan kita di laut kita karena tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan berdasarkan hukum kita," ujarnya.

Rizal menambahkan, pihaknya mendorong agar KKP terus memperbesar belanja modal bagi masyarakat untuk mendorong kesejahteraan dan tentunya akan turut berimbas pada meningkatnya penerimaan negara. "Saya mendorong sepenuhnya ibu Menteri dengan jajarannya agar belanja modalnya diperbesar sehingga kapasitas kita mendorong masyarakat lebih sejahtera dan mendorong penerimaan negara menjadi lebih meningkat makin besar juga," imbuhnya.

Dikatakan Rizal, kepada para pejabat pembuat komitmen, janganlah takut untuk melakukan belanja modal. Menurutnya, belanja modal adalah ruang yang diberikan oleh negara untuk memperbanyak aset dan kapasitas negara dalam mengelola sumber daya, termasuk menyejahterakan masyarakat.

Berkaca dari opini disclaimer yang didapatkan oleh KKP pada tahun-tahun sebelumnya, Rizal mendorong agar para pejabat pembuat komitmen tidak menjadikannya sebagai kekhawatiran, melainkan sebagai pengalaman semata agar selanjutnya dapat melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan BPK.

Di akhir sambutannya, Rizal menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo turut senang dengan pencapaian WTP yang berhasil diraih oleh KKP tahun ini. "Saya juga mendengar bahwa Pak Jokowi (walaupun) saya kebetulan tidak hadir di istana waktu itu, beliau senang KKP sudah mendapatkan WTP. Jadi, selamat," katanya.

Sementara itu, Menteri Susi mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI yang berkenan langsung mengunjungi KKP dan membawa berita baik. Hasil ini menjadi buah manis dari upaya-upaya yang terus dilakukan KKP dalam memperbaiki opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) di tahun-tahun sebelumnya.

"Saya rasa seluruh kementerian, baik eselon 1, 2, 3, dan staf itu setahun ini dag-dig-dug terus Pak semuanya. Saya bilang, ya kalian yang melaksanakan program-program pemerintah ya bagaimana kok bisa disclaimer. Pasti ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah kan tidak mungkin seperti itu. Ya saya bilang terus perbaiki, lanjut perbaiki. Terbukti, hasilnya pun dapat dirasakan tahun ini," tuturnya.

Untuk peningkatan PNBP, Menteri Susi menyatakan bahwa capaian itu tak lepas dari upaya KKP untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam empat tahun terakhir. Salah satunya, melalui kebijakan Susinisasi yaitu pembuangan kata-kata bersayap dalam nomenklatur anggaran untuk membuat anggaran yang tepat guna. Hasilnya dalam empat tahun terakhir KKP dapat mengembalikan Rp.9,3 triliun kepada negara. Selain itu, PNBP dan pajak juga turut meningkat.

"PNBP naik dari Rp.150 miliar saat awal saya menjadi menteri, sekarang sudah jadi Rp.600 miliar lebih. Pajak juga naik dari sebelumnya tak sampai Rp. 300 miliar sekarang sudah Rp.1,5 triliun," ucapnya.

Menteri Susi mengakui bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran. Hal ini akan terus diupayakan oleh KKP ke depannya.

"Saya akui, dari sisi anggaran dan efektivitasnya masih banyak kita bisa perbaiki. Kemudian efisiensinya tentu saja juga kita bisa perbaiki. Efektivitas ini sangat penting karena ini nanti yang ajan menjadi ujung tombak daripada produktivitas perikanan kita," kata Menteri Susi.

Dengan opini WTP yang telah didapatkan oleh KKP tahun ini, Menteri Susi berharap agar BPK dapat turut mendukung KKP untuk mencapainya. "Saya berharap, BPK akan menjadi salah satu supporter KKP dalam menuju pola pengelolaan sumber daya alam yang renewable untuk keberlanjutan dan pola industri yang tidak esktraktif," pungkasnya.//yuli.