• News
  • KKP Gelar Pertemuan Sosialisasikan BPAN dan Pengelolaan Data di Atas Kapal Ikan

KKP Gelar Pertemuan Sosialisasikan BPAN dan Pengelolaan Data di Atas Kapal Ikan


Makasar - Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Temu Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan/BPAN (Wilayah Timur) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengumpulan dan Pengolahan Data Operasional Penangkapan di Atas Kapal Penangkap Ikan pada 13-15 Mei 2019 di Makassar.

Kegiatan Koordinasi Teknis Pelaksanaan BPAN diikuti 13 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan 158 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Sementara, Bimtek Pengumpulan dan Pengolahan Data Operasional Penangkapan di Atas Kapal Penangkap Ikan dihadiri oleh dosen dan mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Halu Oleo, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan Universitas Pattimura, serta Universitas Khairun. Tak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri observer perikanan dan penyuluh perikanan setempat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar mengatakan, kedua kegiatan ini bermakna strategis sebagai upaya dalam mewujudkan perbaikan tata kelola perikanan tangkap nasional yang telah menjadi komitmen pemerintah saat ini.

"Perbaikannya salah satunya adalah dengan perluasan perlindungan sosial melalui asuransi nelayan dan perbaikan data hasil tangkapan ikan melalui program observer di atas kapal penangkap ikan," ungkap Zulficar.

Zulficar mengatakan bahwa KKP melalui DJPT beberapa tahun ini telah melakukan berbagai reformasi kebijakan dan telah menghasilkan beberapa capaian strategis, di antaranya 1) meningkatnya stok sumber daya ikan dari 7,31 ton tahun 2013 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2016; 2) meningkatnya produksi perikanan tangkap dari 6.677.702 ton tahun 2015 menjadi 7.248.297 ton tahun 2018; 3) meningkatnya PNBP dan pajak perikanan masing-masing dari Rp137 miliar tahun 2015 menjadi Rp645 miliar tahun 2018 dan dari Rp961,99 miliar tahun 2015 menjadi Rp1,082 triliun pada tahun 2018, dan; 4) meningkatnya Nilai Tukar Nelayan dari 106,4 pada tahun 2015 menjadi 113,27 pada Januari 2019.

"Hal ini, menggambarkan bahwa ikhtiar dan upaya kita untuk memperbaiki tata kelola perikanan paling tidak sudah memberikan hasil secara nyata. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari indikator lingkungan dan stok ikan yang meningkat, ekonomi perikanan yang terus berkembang, serta meningkatnya aspek kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir," terangnya.//**