• News
  • Kapolres Banjar: Dalam Seminggu Tim Terpadu Paskor Segera Terbentuk

Kapolres Banjar: Dalam Seminggu Tim Terpadu Paskor Segera Terbentuk


Banjar - Menindaklanjuti perselisihan persoalan lahan PT. Perkebunan Nusantara VIII Batulawang di Blok Citayam Desa Rejasari antara pihak PTPN VIII Batulawang dengan pihak warga penggarap lahan tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjar melaksanakan mediasi di Aula Mapolresta Banjar, Jalan Siliwangi No.145, Karangpanimbal, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (13 Maret 2019).

Mediasi tersebut merupakan kali kedua dilaksanakan, sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2019 kemarin yang menghasilkan, lahan di Blok Citayam tersebut sementara berstatus Quo atau tidak ada yang beraktivitas sampai dengan ada titik temu ataupun solusi dari permasahan itu. Karena hasil dari pertemuan mediasi sebelumnya belum menemui titik terang maka pada hari ini (13 Maret 2019) dilaksanakan kembali mediasi itu.

Dalam mediasi kali ini tidak hanya dari Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kota Banjar, AKBP Yulian Perdana, S.I.K., melainkan dihadiri dan disaksikan Dandim 0613/Ciamis, Letkol Arm Tri Arto Subagio, M.Int.Rel., M.M.D.S., Wakil Walikota Banjar, Nana Suryana, Kepala Kejaksaan Negeri Banjar, Gunadi, SH., M.H., Kepala BPN Kota Banjar, Ristandi Rahim, dan perwakilan dari pihak PTPN VIII serta perwakilan warga penggarap lahan Blok Citayam.

Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana, S.I.K., mengatakan bahwa mediasi antara pihak PTPN VIII dengan warga penggarap di Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman dan Desa Rejasari Kecamatan Langensari, Kota Banjar dengan tujuan agar ada solusi yang terbaik, baik untuk pihak PTPN VIII maupun bagi warga penggarap.

"Karena sebenarnya seperti ini ada dua hal, kita lihatnya bukan hanya dari sisi hukum saja, tetapi kita lebih ke pendekatan bagaimana warga bisa optimal dalam penghidupannya soal ekonomi namun disisi lain juga jangan sampai terjadi perbuatan melawan hukum. Mediasi ini adalah langkah preventif supaya tidak terjadi konflik sosial secara horizontal, apalagi kita sudah mendekati tahapan inti Pemilu," tutur AKBP Yulian Perdana kepada awak media saat ditemui usai acara.

Dijelaskan Kapolres, dalam mediasi kali ini telah disepakati kedua belah pihak. Nantinya akan dibuat sebuah gugus tugas atau sebuah tim terpadu paskor (Pasukan Koordinasi) yang akan mengkaji opsi-opsi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Tadi ada opsi bahwa akan ada lahan yang akan diberikan kesempatan para warga untuk menggarap, namun ini perlu kajian, baik kajian secara praktek di lapangan maupun juga kajian-kajian tentang peraturan-peraturan. Jangan sampai pemerintah memberikan sebuah kebijakan malah melanggar hukum," ujar Yulian.

Lebih lanjut, Yulian menerangkan bahwa permasalahan sosial seperti ini tidak bisa di bisa diselesaikan secara instan, namun perlu kerjasama dan bekerja bersama-sama antara stakeholder yang terkait dan masyarakat pun harus menyadari hal itu. Untuk tim terpadu sendiri terdiri dari Kepolisian dalam hal ini Polresta Banjar, TNI dari Kodim 0613/Ciamis, Kejaksaan Negeri Banjar, DPRD Kota Banjar dan juga diperlukan para ahli, ahli sosial dan ahli lingkungan hidup.

"Target kita minggu depan sudah terbentuk tim terpadu dengan pengecekan dilapagan, awal bulan punya kerangka berfikir bersama, rencana kegiatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan," jelasnya.

Diharapkan dengan permasalahan sosial ini menjadikan lebih dewasa, lebih maju dalam memecahkan masalah. "Setiap pembangunan mesti ada suatu permasalahan tetapi bukan membuat kita semakin mundur tetapi semakin maju. Jadi kita berharap dengan adanya mediasi seperti ini kita proaktif," pungkasnya.//yuli.