• News
  • Cegah Konflik Sosial Berkepanjangan, Polresta Banjar Gelar Mediasi

Cegah Konflik Sosial Berkepanjangan, Polresta Banjar Gelar Mediasi


Banjar - Guna mencegah terjadinya konflik sosial secara berkepanjangan antara pihak PTPN VIII Batulawang dengan warga penggarap lahan Desa Sinartanjung , Kecamatan Pataruman, dan Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Kepolisian Resor (Polres) Kota Banjar, Polda Jabar menggelar mediasi di Aula Polres Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (13 Maret 2019).

Mediasi dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dan kebaikan bersama antara pihak PTPN VIII dengan warga penggarap lahan Desa Sinartanjung , Kecamatan Pataruman, dan Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

Turut hadir dalam mediasi, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Banjar, AKBP Yulian Perdana, S.I.K., Dandim 0613/Ciamis, Letkol Arm Tri Arto Subagio, M.Int.Rel., M.M.D.S., Wakil Walikota Banjar, Nana Suryana, Kepala Kejaksaan Negeri Banjar, Gunadi, SH, MH, Kepala BPN Kota Banjar, Ristandi Rahim, dan perwakilan dari pihak PTPN VIII serta perwakilan warga penggarap lahan Blok Citayam.

Saat menghadiri mediasi, Wakil Walikota Kota Banjar, Nana Suryana, mengapresiasi apa yang dilakukan pihak Polres Banjar dimana telah bersedia menyediakan tempat untuk dilakukan mediasi. "Dengan ini, semoga bisa menghasilkan kesepakatan bersama yang tidak saling merugikan, baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat," harap Nana.

Perwakilan dari PTPN VIII, Yayan Arianto dengan didampingi Agung menjelaskan pada Juli 2016 ada pengajuan dari Kepala Desa Sinartanjung untuk menggarap lahan tanah PTPN VIII yang ada di blok Mandalare.

Sementara di blok Citayem ada 11 hektar, dan sebenarnya hanya 2 hektar saja yang bisa digarap karena masih terhalang pohon. Padahal kita sudah menyiapkan areal untuk di garap dengan luas 5 hektar. disitu ada dua desa yang menggarap lahan tersebut yakni Desa Sinartanjung dan Desa Rejasari.

"Pada mediasi pertama 6 Maret 2019, sebelumnya sudah memberikan solusi kalau memang itu terkait masalah ekonomi. 11 hektar blok Citayem Bantardawa Desa Rejasari, dan paling hanya 2 hektar yang bisa digarap," jelas Yayan.

Jadi, solusi kita sudah sampaikan, kita sudah win win solution. Sudah ada tim terpadu dan yang menangani adalah Pemda. "PTPN VIII siap, dan patuh terhadap aturan yang nantinya akan ditetapkan," terang Yayan.

Sementara perwakilan warga atau penggarap, Imam mengatakan, saya sangat respek dengan apa yang diambil, dan berharap harus ada tindak lanjut kedepannya nanti seperti apa. Karena ini bukan hanya permasalahan daerah akan tetapi sudah masuk permasalahan tingkat nasional.

"Kita siap melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalah ini dengan baik," jelas Imam.

Usai mediasi, Kapolresta Banjar, AKBP Yulian Perdana, S.I.K. menuturkan sangat mengapresiasi dengan apa yang telah dilakukan kedua belah pihak. Dan berterima kasih kepada Pemerintah Kota Banjar, Forkopimda Kota Banjar, Kajari, Ketua Pengadilan, Dandim 0613/Ciamis, Kepala Dinas BPN yang memberikan inside mereka sehingga tadi disepakati. "Nanti kita akan membuat sebuah gugus tugas atau sebuah tim terpadu Paskor yang akan mengkaji opsi-opsi untuk menyelesaikan masalah ini," terangnya.

Dalam pembangunan itu memang selalu ada dampak sosial, akan tetapi jangan sampai semua itu menjadi penghalang dan membuat kita untuk tidak berani maju serta berkembang yang lebih baik. "Untuk itu, kita harus bisa mensikapi dan proaktif terhadap semua permasalahan yang ada. Sehingga dengan mediasi yang dilakukan ini bisa menemukan titik terang dan akan menambah kedewasaan kita untuk bisa maju serta berkembang," pungkas Kapolres Banjar.//Heru.