• News
  • Beredar Kalender Capres 02 dengan Logo Pemkab Purbalingga

Beredar Kalender Capres 02 dengan Logo Pemkab Purbalingga


Purbalingga - Pemkab Purbalingga akhir-akhir ini digegerkan dengan beredarnya kalender Capres yang memasang logo Pemkab Purbalingga. Keberadaan kalender tersebut sangat merugikan Pemkab.

Menindaklanjuti penemuan tersebut Plt Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) meminta jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mengusut beredarnya kalender Capres yang memasang logo Pemkab Purbalingga.

"Saya dapat laporan ada kalender Capres yang disebarkan dengan memasang logo Pemkab Purbalingga. Ini sangat tidak dibenarkan. Karena bagaimanapun Pemkab netral," katanya kepada wartawan, Kamis (21 Maret 2019).

Menurutnya, pihaknya menerima laporan ada kalender Capres dan Cawapres dengan nomor urut 2 yang beredar di Kabupaten Purbalingga terpasang logo Kabupaten Purbalingga. Pihaknya khawatir ada pihak yang menggunakan logo Purbalingga untuk kepentingan politik praktis.

"Kita sedang kumpulkan data kalender itu disebar dimana saja," katanya.

Sementara Ketua Komisioner Bawaslu Purbalingga, Imam Nur Hakim saat ditemui di kantornya menyampaikan akan melakukan investigasi atas beredarnya foto kalender pasangan calon presiden (Capres) yang tercetak ada logo Pemkabnya. Dan jika pihak Pemkab Purbalingga merasa keberatan dan mengadu kepada Bawaslu, Bawaslu Purbalingga akan segera menindaklanjutinya.

Imam sendiri mengaku belum mendapat laporan resmi dari pihak manapun dan baru mengetahuinya melalui kiriman pesan Whatsapp. Terkait hal tersebut dia mengimbau kepada semua pihak untuk tidak cepat berspekulasi.

"Kami belum mengetahui kalender aslinya dan baru mendapatkan itu melalui WA. Kalau memang ada laporan pasti kami akan investigasi hal tersebut," katanya.

Menurutnya, secara sekilas kalender tersebut diduga melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf (i) yang menyebutkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Artinya ketika ada atribut selain peserta pemilu patut diduga melanggar ketentuan tersebut.

Meskipun belum ada laporan, pihaknya akan melakukan penelusuran awal terkait hal tersebut sehingga akan mendapatkan data awal. Dan akan lebih bagus lagi jika ada yang lapor dengan menyertakan bukti-buktinya.//memet.