• News
  • Bawaslu Banyumas Kembali Temukan Tiga Kasus Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Banyumas Kembali Temukan Tiga Kasus Pelanggaran Pemilu


Purwokerto - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sampai hari ini tengah menangani 3 kasus dugaan pelanggaran kampanye.

Sebelumnya sebanyak 15 kasus dugaan pelanggaran pemilu sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas. Dari 15 kasus pelanggaran tersebut, sembilan kasus merupakan kasus pelanggaran administrasi. Sementara enam kasus lainnya dugaan pelanggara pidana pemilu.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Banyumas, Yon Daryono saat ditemui di kantornya mengatakan, dari tiga kasus yang sedang ditangani, satu diantaranya sudah dalam tahap klarifikasi. Sedangkan dua kasus lainnya masih dalam penyelidikan (investigasi).

"Disini kami menemukan dugaan pelanggaran kampanye, satu diantaranya adalah dugaan melakukan kampanye disektor pendidikan oleh salah satu caleg," katanya Selasa (12 Februari 2019).

Sementara untuk mekanisme penanganan pelanggaran kampanye, Yon Daryono menjelaskan bahwa jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran, kasus kemudian dibawa ke Gakkumdu. Di Sentra Gakkumdu ini dilakukan klarifikasi, dan pencocokan bukti- bukti yang ada. Jika didapati pidana Pemilu, akan dilanjutkan di Kepolisian, dan selanjutnya di bawa ke Pengadilan. 

Disampaikan pula bahwa belum lama ini, yakni pada Jumat (8 Februari 2019) lalu Banwaslu memeriksa Bupati Banyumas Achmad Husein dan wakilnya Sadewo Tri Lastiono terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Pemeriksaan dilaksanakan atas instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dugaan 31 kepala daerah di Jawa Tengah melakukan kegiatan dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Dalam hal ini pemeriksaan yang kami lakukan apakah kegiatan yang dilakukan menggunakan fasilitas negara (pemerintah) apa tidak, mengingat kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur. Dan yang menentukan apakah itu terbukti bersalah apa tidak, itu kewenangan Bawaslu Profinsi," tutupnya.//ipung