• News
  • 6 Raperda Diserahkan Plt Bupati Untuk Diprioriraskan Dalam Pembahasan

6 Raperda Diserahkan Plt Bupati Untuk Diprioriraskan Dalam Pembahasan


Purbalingga - Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE., BE.con., MM menyerahkan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Rabu (20 aret 2019) lalu.

Enam Raperda tersebut antara lain Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan tentang perubahan atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perusda BPR Artha Perwira, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bangga, Perusda Puspahastama dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Dan Perusahaan Lainnya.

"Terkait dengan substansi teknis atas 6 Raperda tersebut akan disampaikan oleh Tim Pembahas Pemerintah Daerah dalam rapat Panitia Khusus," papar Tiwi.

Adapun yang melatarbelakangi Raperda tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yakni meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan rumah susun sederhana menjadi alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurutnya perlu diatur pengelolaan agar berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan. Maka dari itu perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa.

Selanjutnya, Raperda Perubahan Atas Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah juga perlu dibahas. Raperda ini diserahkan dengan adanya perkembangan pelayanan penyediaan rumah susun sewa sederhana yang disediakan Pemkab Purbalingga untuk masyarakat.

"Otomatis perlu adanya penambahan dan perubahan retribusi beberapa jenis kekayaan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu pengaturan retribusi rumah susun sewa sederhana,” ucapnya

Sedangkan Raperda tentang Perusda BPR Artha Perwira perlu diserahkan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BPR Artha Perwira agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penyehatan, penguatan, dan peningkatan kinerja.

"Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, maka Perda No 2 tahun 2004 tentang Perusda BPR Artha Perwira juga perlu disesuaikan," katanya.

Alasan yang sama juga dikemukakan terkait perlunya Raperda tentang PDAM Tirta Bangga dan Perusda Puspahastama. Yakni penyesuaian adanya PP No 53 tahun 2017 tentang BUMD serta dinamika-dinamika teknis lain baik profesionalisme sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dan juga Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Dan Perusahaan Lainnya, ini diserahkan dengan pertimbangan agar Perusda dan perusahaan lainnya dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah. Sekaligus dapat mendukung peningkatan PAD dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam rangka tercapainya dan percepatan tujuan Perusda dan perusahaan lainnya, maka perlu memperkuat permodalan perusahaan umum daerah dan perusahaan lainnya dengan melaksanakan penyertaan modal. Hal ini perlu diatur melalui Perda," pungkasnya.//memet.