Selasa, 10 Oktober 2017 - 19:25:25 WIB
Tolak Upah Murah, Ratusan Buruh Cilacap Unjuk Rasa
Diposting oleh : Widodo
Kategori: Berita Kota - Dibaca: 522 kali

Cilacap - Sekitar 700 pekerja dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Cilacap, melakukan aksi unjuk rasa di Alun-alun Cilacap depan kantor Pemkab Cilacap, Senin (9 Oktober 2017. Para pengunjuk rasa menolak upah murah untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018.

Berdasarkan penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Cilacap tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 dengan implementasi formula pada pasl 44 ayat (2), Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Cilacap merasa keberatan didasarkan analisis sistem penghitungan upah minimum tersebut.

Ratusan massa yang berkumpul di alun-alun langsung meneriakan yel-yel dan membentangkan spanduk serta poster penolakan upah murah dan penerapan PP 78 tahun 2015.

Mereka (pengunjuk rasa) mendesak Bupati untuk memiliki formula tersendiri dalam menentukan UMK dan tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Dalam orasinya, Koordinator Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Cilacap, Dwiantoro Widagdo menyatakan secara tegas menolak penerapan PP 78  tahun 2015 dalam penentuan UMK.

Dwi menilai, PP 78 tahun 2015 yang membuat penentuan UMK berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, secara jelas bertentangan dengan aturan di atasnya. Dijelaskan Dwi, dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (2), disebutkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dwi juga berpendapat, PP tersebut juga bertentangan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja dan buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. "Penentuan UMK harus berdasarkan survey riil kebutuhan hidup layak (KHL)," ujar Dwi.

Usai berorasi, perwakilan massa diterima oleh Wakil Bupati, Akhmad Edi Susanto yang didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Kosasih di Pendopo Wijayakusuma untuk audensi. Menanggapi aspirasi tersebut, Akhamad Edi Susanto akan menyampaikan usulan mereka ke Bupati.

Dalam  audensi tersebut, Kosasih menerangkan, tidak memiliki alasan untuk mengabaikan PP 78 tahun 2015 dalam penentuan UMK. Masalahnya, kami tidak punya payung hukumnya. Acuan kami hanya PP 78 tahun 2015 yang mendasarkan perhitungan UMK pada dua indikator, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi saat ini berkisar 8,86 persen.

"Survey KHL, kewenangan Dewan Pengupahan Nasional yang merencanakan kegiatan survey di ibukota Jakarta. Survey untuk upah minimum regional (UMR) berdasarkan survey di ibukota Jakarta. Untuk survey UMK dilaksanakan di Jakarta Selatan," jelas Kosasih.

Menanggapi hal itu, Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Cilacap tetap akan mengawal dewan pengupahan kabupaten hingga ke tingkat provinsi dalam penetapan UMK 2018. "Kita akan kawal hingga ke provisi. Jika tidak ada tanggapan, kita akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait PP 78 tahub 2015. Kita sudah bersepakat dengan buruh dan pekerja lain di Jawa Tengah akan membawa PP ini ke PTUN," ujar Dwi.

Meskipun tanggapan yang diperoleh tidak memuaskan, aksi massa berlangsung aman, tertib dan kondusif. Usai audensi massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat Polres Cilacap. //wd.