Sabtu, 30 September 2017 - 13:33:55 WIB
Ormas DPP GERAM Gelar Unjuk Rasa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar
Diposting oleh : Widodo
Kategori: Berita Kota - Dibaca: 482 kali

Banjar - Sekitar 45 massa yang tergabung dalam Ormas Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Kota Banjar melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Jalan Gerilya No 1 Komplek Perkantoran Pamongkoran Kota Banjar, Jumat (29 September 2017).

Mereka (massa) mempertanyakan kejelasan hasil penyelidikan kasus dugaan pelanggaran Sistem Informasi Kesehatan (SIK TA 2008) dan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Kesehatan (waktu itu) dan saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Banjar.

Berdasarkan pantauan di Kantor Kejari Kota Banjar, aksi unjuk rasa berlangsung sejak pukul 14.00 hingga pukul 15.30 WIB. Mereka mendatangi Kantor Kejari Kota Banjar dengan mengendarai 5 unit kendaraan roda empat dan 30 unit sepeda montor.

Massa yang tiba di Kejaksaan, sekitar pukul 14.10 WIB langsung diberikan tempat untuk berorasi oleh pihak Kejaksaan di depan gedung. Dalam orasinya, perwakilan dari humas Ormas GERAM, Oyon Tahyan mempertanyakan proses hukum saat ini sudah sampai di mana, terkait kasus dugaan pelanggaran Sistem Informasi Kesehatan (SIK TA 2008) dan penyalahgunaan anggaran yang ditanggani oleh pihak Kejari Kota Banjar.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kajari Kota Banjar, Farhan SH menerangkan bahwa permasalahan tersebut sudah di kaji, di periksa dan di lidik oleh pihak Kejaksaan. Namun tidak di temukan hal yang signifikan untuk dijadikan sebuah perkara. Untuk lebih jelasnya, Kajari mempersilahkan 10 orang perwakilan massa aksi Ormas GERAM masuk ke ruangan untuk audensi.

Sekitar pukul 14.30 WIB Pimpinan Ormas GERAM Kota Banjar, Deni Mulyadi beserta 9 orang anggotanya diterima Kajari Banjar Farhan SH, yang didampingi Kasi Intel Kejaksaan Heru SH, Kasi Pidsus Yoki SH, Kasi Datun Riyanto SH, Kabagops Kompol Sohet, Kasiwas AKP Cecep dan Kasi Intelkam AKP Rusdiyanto untuk audensi.

Dalam audensi, Kajari Kota Banjar Farhan, SH mengapresiasi tuntutan Ormas GERAM, bahwa dalam unjuk rasa ini cukup aman, tidak anarkis. Aspirasi tidak harus dilakukan secara anarkis. Mengenai tuntutan tindak lanjut penanganan kasus sistem informasi kesehatan (SIK), Kajari mnyampaikan bukti laporan yang telah di tindaklanjuti oleh kejaksaan.

"Laporan tersebut sudah ditelaah oleh tim intelijen. Untuk isi bap maupun wawancara menurut kode etik tidak bisa disampaikan secara vulgar. Ada 11 orang yg telah dilakukan wawancara," tuturnya.

Dari hasil pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) tim intelijen, Kajari menyampaikan intinya karena berbagai kendala maupun kurangnya data dan barang bukti terkait dugaan pelanggaran SIK, maka kasus tersebut dihentikan oleh pihak kejaksaan.

"Tapi kalau ada informasi maupun data yang akurat, bisa disampaikan kepada Kejaksaan. Pihak Kejaksaan siap menampung semua aspirasi dan akan menindaklanjuti," ucap Kajari.

Meskipun penjelasan yang disampaikan Kajari belum memuaskan, Perwakilan dari Humas Ormas Geram, Oyon Tahyan pihaknya mengucapkan terimakasih atas informasi yang disampaikan oleh Kajari Kota Banjar.

Sementara menurut Ketua LBH SMKR, Teteng Kusdiaji, dugaan pelanggaran SIK bisa diibaratkan ada uang sebesar Rp 800 juta, disuruhkan kepada seseorang untuk program SIK, tapi pada kenyataan program tersebut tidak berjalan dan uangnya pun tidak ada. 

Kasus dugaan penyimpangan yang di pertanyakan oleh Ormas GERAM tersebut sudah dalam penangganan pihak Kejaksaan. Kendati demikian, apabila ada temuan temuan baru terkait hal tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kota Banjar akan menyelidiki dan mendalaminya kembali kasus tersebut. Akhirnya Massa Aksi pun membubarkan diri dengan tertib. // Heru.