Rabu, 30 Agustus 2017 - 08:24:11 WIB
KUD Minosaroyo Cilacap Ajukan Bunga Kredit Ultra Mikro Lebih Kecil
Diposting oleh : Widodo
Kategori: Berita Kota - Dibaca: 611 kali

Cilacap - KUD Minosaroyo Cilacap mengajukan bunga kredit ultra mikro (KUM) yang digulirkan pemerintah di sektor perikanan agar ditetapkan sebesar 2 persen, sehingga nelayan dan pedagang kecil Cilacap bisa menikmati program tersebut tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi, seperti yang diharapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Program KUM ini, merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelauatan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelauatan dan Perikanan. Dana kredit ini disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) milik koperasi yang akan mengoordinasi mekanisme peminjaman yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Menurut, Ketua KUD Minosaroyo Cilacap, Untung Jayanto, bunga yang ditetapkan pada saat peluncuran KUM, masih cukup tinggi yakni sebesar 4 persen. "Makanya, waktu saya berdialog dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani melaui video conference, bunga sebesar 4 persen, saya tawar 2 persen, nantinya KUD melepas kredit ke kalangan nelayan dan pedagang kecil dengan bunga maksimal 5 persen," ungkapnya, saat ditemui di kantornya, Selasa (29 Agustus 2017).

Penawaran bunga tersebut dilakukan Ketua KUD Minosaroyo Cilacap, untuk memperjuangkan nelayan dan pedagang kecil agar mereka mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih kecil. "Bu Susi juga menegaskan agar bunga di bawah 6 persen. Namun hingga saat, bunga yang ditawar, belum ada kejelasan," tuturnya.

Disebutkan Untung, program ini merupakan sinergi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUKM). "Pada waktu video conference ada 5 menteri. Mungkin harus ada kesepakatan bersama 5 menteri itu, agar bisa dilempar 2 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, Untung menerangkan, Badan Pelayanan Umum (BLU) yang dikeluarkan oleh Menkeu itu ada Peraturan Menteri Keuangan yakni PMK No 100 sudah 4 persen. "Otomatis PMK-nya harus dirubah. Tidak semata-mata Menkeu menyetujui tidak mau merubah, karena sudah ada PMK-nya. Namun hal itu juga harus disepakati oleh anggota DPR, sebagai wakil rakyat dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan pedagang kecil," jelasnya.   

Dengan menawar bunga sebesar 2 persen ini, lanjut Untung, KUD Minosaroyo mendapat apresiasi dari koperasi yang lainnya. "Lebih baik terlambat daripada kita langsung mendapat bunga 4 persen. Lebih baik lambat tapi bunganya 2 persen, kemungkinan terjadi kredit macet sangat kecil," katanya.

Untung juga menegaskan, program KUM yang akan dikelola KUD Minosaroyo sebesar Rp 5 miliar merupakan pinjaman bukan hibah. Untuk pengajuan kredit bergulir ini, harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Tidak bisa dibagikan begitu saja. Ini kan pinjaman, bukan hibah. KUD Minosaroyo mendapatkan pinjaman Rp 5 miliar ini, harus memberikan jaminan yaitu sertifikat KUD. Rp 5 miliar, tidak diberikan begitu saja, ada jaminannya," tutur Untung.

Ditegaskan Untung, program kredit bergulir ini, jelas diperuntukan untuk nelayan kecil dan pedagang kecil. KUD tidak akan merubah, karena itu, sudah menjadi komitmen KUD Minosaroyo Cilacap. "KUD mendaftar siapa yang mau mengajukan. Kemudian diserahkan ke LPMUKP untuk di verifikasi, siapa saja calon penerima kredit tersebut. Harus selektif," tuturnya.

Diungkapkan Untung, kalau bisa, diusahakan pemohon harus ada jaminan agar tidak terjadi kredit macet. "Jika kredit macetnya tinggi, yang dipertaruhkan adalah KUD Minosaroyo, karena program ini bukan hibah, tapi pinjaman dan jaminanya koperasi agar mendapat dana tersebut," pungkasnya. //wd