Jumat, 25 Agustus 2017 - 22:37:16 WIB
Tolak Full Day School, KMPP Cilacap Gelar Aksi Damai
Diposting oleh : Widodo
Kategori: Berita Kota - Dibaca: 581 kali

Cilacap - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendibud) No 23 tahun 2017 tentang 5 hari sekolah yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2017-2018, menuai banyak protes sejak pertama kali dikeluarkan.

Aksi penolakan tersebut juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah, ribuan massa Nahdliyin yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikanan (KMPP) Kabupaten Cilacap secara tegas menolak penerapan full day school (FDS) dan meminta Penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2017 tentang 5 hari sekolah segera dicabut, Jumat (25 Agustus 2017) siang, di Alun-alun Cilacap.

Dalam aksi tersebut, satu truk tronton dijadikan panggung orasi dilengkapi pengeras suara. Selain berorasi, ribuan massa yang mayoritas berasal dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) NU dan pelajar Madrasah Diniyah maupun pondok pesantren yang berafiliasi ke NU, membentangkan spanduk. Tak lupa mereka juga meneriakan seruan penolakan penerapan FDS di Cilacap.

Tuntutan yang disampaikan massa KMPP Cilacap, dalam orasinya, yakni menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, karena tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

KMPP Cilacap juga menolak tegas kebijakan Pemprov Jateng yang tetap memaksakan penerapan FDS, tanpa memperhatikan aspirasi penolakan di masyarakat. Mereka juga meminta Pemkab Cilacap untuk tidak menerapkan FDS, dan bermediasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud, agar meninjau kembali Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017.

KMPP Cilacap menilai pemaksaan penerapan FDS telah menciderai prinsip deliberasi sosial dan pengingkaran terstruktur terhadap kekayaan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, yang telah terbukti sumbangsihnya terhadap pembangunan, penguatan dan pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia.

Dalam aksi damai tersebut, Koordinator Aksi, Drs. H. Munir Nur Said, M.Pd dan beberapa perwakilan massa, bermediasi dengan Plt. Sekda Cilacap, Drs. Farid Ma’ruf, M.M di ruang kerjanya, didampingi Sekretaris Dinas P dan K Cilacap, Wuyung Sulistyo Pambudi, Kepala Satpol PP Cilacap, Ditiasa Pradita, dan sejumlah personil pengamanan.

Munir menilai, FDS tidak sesuai dengan keragaman dan kondisi geografis sosiologis masyarakat Indonesia. Terlebih penerapan FDS ini nantinya dapat mengancam eksistensi Madrasah Diniyah dan pondok pesantren, sebagai budaya pendidikan asli nusantara.

Diungkapkan Munir, hal ini tidak sekedar urusan formal, tapi penghargaan terhadap Kyai dan Ulama. Jangan diabaikan. Ini yang sudah berjalan di Ponpes, Diniyah, produk para ulama kasepuhan kita yang sudah berkontribusi pada negara dan bangsa.

Menurut Munir, pencabutan Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 masih isu, belum nyata dan belum ada kejelasan.  Agar jelas dan konkrit, lanjut Munir, Permendikbud ini harus dicabut. Apalagi berhubungan dengan produk hukum, perlu sosialisasi yang nyata.

Sementara itu, Sekretaris Dinas P dan K Cilacap, Wuyung Sulistiyo Pambudi mengungkapkan, hingga saat ini, FDS belum diberlakukan dan diterapkan di Cilacap. Berdasarkan kalender pendidikan yang disampaikan ke sekolah-sekolah masih mengacu pada enam hari belajar.

"Aspirasi ini, menjadi bahan pertimbangan yang akan disampaikan kepada pemangku kebijakan, dalam forum rakor baik tingkat nasional maupun regional, karena pendidikan tidak sekedar mengatur jam belajar. Tapi ada 8 standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi," katanya..

Usai mediasi, Plt. Sekda Cilacap Farid Maruf didampingi Sekretaris Dinas P dan K Cilacap, Wuyung Sulistyo Pambudi dan Kepala Satpol PP Cilacap, Ditiasa Pradita lansung menemui massa yang berorasi di Alun-alun Cilacap.

Farid menegaskan, bahwa FDS belum diterapkan di Cilacap. Ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk aspirasi dan kondisi masyarakat yang sangat heterogen. "Pemkab Cilacap akan menyampaikan aspirasi ini, kepada pemangku kebijakan baik di tingkat provinsi maupun pusat. Semoga aspirasi ini, bisa terkabul dan terwujud," tuturnya. //wd