Kamis, 24 Agustus 2017 - 23:49:57 WIB
Dana Desa Kabupaten Cilacap Tersalur 139 Miliar Lebih
Diposting oleh : Widodo
Kategori: Berita Kota - Dibaca: 553 kali

Cilacap - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, Achmad Arifin, SH, MM, menyampaikan, penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, dana yang sudah tersalurkan hingga saat ini, untuk dana desa dari pagu sebesar Rp. 232.084.054.000,- sudah tersalurkan sebesar Rp. 139,250.000.000,- atau sekitar 60 persen dari nilai pagu tersebut.

Hal tersebut disampaikan, Achmad Arifin, SH, MM, ketika memberikan laporan pada acara Rakor Kepala Desa tentang Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dalam rangka mengawal dan mengamankan implementasi dana desa, di pendopo Wijayakusuma Cilacap, Kamis (24 Agustus 2017).

Kegiatan Rakor dan Sosialisasi tersebut dibuka oleh Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji yang diwakili Plt Sekda Kabupaten Cilacap, Drs. Farid Maruf, MM. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Ketua komisi A DPRD Cilacap, Kepala KPPN dan undangan lain.

Selain itu, Arifin juga melaporkan, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari pagu senilai Rp. 146.106.765.000 sudah tersalurkan sebesar 50 persen pada tahap pertama yakni sebesar Rp. 73,053 milyar lebih.

Dijelaskan Arifin, dalam penyaluran dana desa, mekanisme pelaporan dari Bupati tidak langsung ke Kementerian Keuangan, namun melalui KPPN Kabupaten Cilacap. Hal ini, sebagai syarat untuk penyaluran tahap kedua melalui KPPN tersebut.

“Pemerintah Desa wajib melaporkan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama melalui aplikasi Online Monitoring Sistem perbendaharaan dan anggaran negara (Omspan), “ tuturnya.

Diterangkan Arifin, aplikasi ini merupakan hal baru, sehingga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama kepala desa, agar laporan realisasi penggunaan dapat dilaporkan secara tepat waktu.

Sementara itu, Bupati Cilacap dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plt Sekda Drs. Farid Maruf, MM mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi salah satu tuntutan di era  reformasi dewasa ini. Kondisi tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur, termasuk aparatur Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Lebih jauh Farid menuturkan, terkait proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, maka pemerintah menyalurkan sumber-sumber pembiayaan ke Desa, termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN.

"Penyaluran berbagai dana tersebut, tentunya merupakan kegiatan penting dan strategis dalam rangka mendukung perkembangan dan pertumbuhan kinerja pemerintahan dan pembangunan di desa," terangnya.

Menurut Farid, dengan adanya dana stimulan bagi desa ini, maka masyarakat dan Pemerintah Desa dituntut lebih mampu menunjukkan keberanian dan kreativitas, guna menghasilkan berbagai inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Selain itu, Farid juga mengingatkan kepada para Kades agar dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan rencana penggunaan yang telah dibuat. Dengan banyaknya bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, Farid menekankan, tidak menginginkan dikemudian hari ditemukan kasus penyalahgunaan dana- dana tersebut.

"Kepala Desa harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, jangan melanggar peraturan, pantau pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan di desa agar tidak terjadi penyimpangan," tuturnya.

Farid juga menekankan kepada camat dan jajarannya, kades dan perangkat desanya agar mempelajari aturan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang ada sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan berjalan sesuai aturan yang berlaku. "Jangan membuka aturan hanya ketika ada masalah," tegas Farid.

Untuk itu, Bupati menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Cilacap yang telah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di Daerah. Dengan dibentuknya Tim ini, diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pengawalan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap di semua tingkatan, termasuk Pemerintahan Desa dalam melaksanakan program pembangunan.

Disamping itu, keberadaan TP4 Kabupaten Cilacap diharapkan juga mampu mewujudkan perbaikan birokrasi bagi percepatan program pembangunan dan menciptakan iklim investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan.