Senin, 13 Februari 2017 - 16:12:29 WIB
LPPL Purbalingga Disarankan Dalam Satu Wadah Lembaga
Diposting oleh : Ipung
Kategori: Berita Kota - Dibaca: 217 kali

Purbalingga - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat menyarankan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Purbalingga dalam wadah satu lembaga. Hal itu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik khususnya pasal 15 ayat 2 menegaskan, dalam satu kabupaten hanya diperbolehkan satu LPPL.

Hal tersebut diungkapkan anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, Dewi Setyarini dalam rapat pembenahan LPPL Purbalingga di Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga, Sabtu (11 Februari 2017) lalu.

Rapat yang dipimpin Kepala Dinas Kominfo Tri Gunawan, SH, MH dihadiri pula Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Ir Prayitno, M.Si, Kepala Seksi Informasi Komunikasi Publik (IKP) Sapto Suhardiyo, S.STP, ST, anggota Dewan pengawas LPPL Purbalingga Joko Santoso, S.Si  dan Muhamad Gofur, serta jajaran direksi LPPL.

Dewi mengatakan, dengan satu lembaga LPPL, maka radio Pemkab sebagai lembaga penyiaran publik akan lebih efisien dan profesional dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Jika radio yang sudah memiliki ijin frekuensi dan tidak melakukan siaran, maka ijin frekuensi tersebut bisa dicabut.

Dewi berharap, LPPL Purbalingga dengan frekuensi 96,3 FM dan dukungan sumberdaya manusia, kelembagaan serta prasarana yang sudah ada, secepat mungkin untuk melakukan siaran kembali. Soal nama udara, nantinya bisa diberitahukan lebih lanjut ke kementerian Kominfo dan ke KPI Pusat dan KPI Daerah.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Purbalingga Tri Gunawan SH, MH mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pembenahan LPPL dalam satu wadah agar lebih efisien dan profesional. Dua lembaga LPPL yang ada yakni Ardi Lawet dan LPPL Radio Suara Perwira, yang mendapat ijin frekuensi dari Kemenkominfo berada pada frekuensi 96,3 FM dengan nama Suara Ardi Lawet. Sementara LPPL Radio Suara Perwira yang pada saat didirikan berada pada jalur frekuensi AM, tidak mendapat ijin dari Kominfo karena mengajukan pada frekuensi FM. Radio Ardi Lawet saat ini tidak memiliki gedung, sementara Radio Suara perwira telah memiliki gedung baru lengkap dengan peralatan siarnya.

Hal senada juga diungkapkan Joko Santoso, anggota Dewan Pengawas LPPL Purbalingga yang menyatakan, pihaknya mendukung untuk penggabungan dua radio Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira. Penggabungan ini sudah menjadi tuntutan regulasi yang ada dan juga sebagai upaya menyelenggarakan siaran publik yang profesional.            

Joko juga memberikan warning kepada jajaran direksi masing-masing Direksi Radio Ardi Lawet dan Radio Suara Perwira. Jika keduanya tetap mempertahankan ego radio masing-masing, maka tidak menutup kemungkinkan dewan pengawas bisa mengganti  semuanya. Wewenang pengangkatan dewan direksi ada pada dewan pengawas, jika memang tidak bisa mengendalikan anak buah masing-masing dan tetap mempertahankan ego pada radio yang semula dikendalikannya, maka dewan pengawas akan meninjau kembali jajaran direksi tersebut.

Pada kesempatan itu Joko juga menyarankan, LPPL Purbalingga nantinya diberi nama Radio Gema Soedirman. Penamaan ini sekaligus sebagai menjunjung nama besar pahlawan Jenderal Soedirman yang dilahirkan di Purbalingga. Joko menambahkan, soal nama ini nantinya akan dimintakan saran dan pendapat Bupati dan wakil Bupati.